Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIp9Cp3fFAmVIhh4KZFVK1QDJAuuNc6TyQngsd9bqqeCIjOKzl3hwRhB5KF-hK42_lGObEtDIJLGdeGxBtYoimWukg-lvChy9tkpG1Nt7qrQrqIjpdtGSLZCLForpyM9gUivFbArE6rGU/s1600/Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIp9Cp3fFAmVIhh4KZFVK1QDJAuuNc6TyQngsd9bqqeCIjOKzl3hwRhB5KF-hK42_lGObEtDIJLGdeGxBtYoimWukg-lvChy9tkpG1Nt7qrQrqIjpdtGSLZCLForpyM9gUivFbArE6rGU/s1600/Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah.jpg" /></a></div><br /><br /><br /><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">BUKU I</div><div style="text-align: justify;">SUBYEK HUKUM DAN AMWAL</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB I</div><div style="text-align: justify;">KETENTUAN UMUM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan : </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 1</div><div style="text-align: justify;">1.    Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">2.    Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.</div><div style="text-align: justify;">3.    Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.</div><div style="text-align: justify;">4.    Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.</div><div style="text-align: justify;">5.    Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla. </div><div style="text-align: justify;">6.    Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. </div><div style="text-align: justify;">7.    Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla.</div><div style="text-align: justify;">8.    Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama. </div><div style="text-align: justify;">9.    Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.</div><div style="text-align: justify;">10.    Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.</div><div style="text-align: justify;">11.    Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.</div><div style="text-align: justify;">12.    Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. </div><div style="text-align: justify;">13.    Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.</div><div style="text-align: justify;">14.    Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;">15.    Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.</div><div style="text-align: justify;">16.    Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. </div><div style="text-align: justify;">17.    Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain. </div><div style="text-align: justify;">18.    Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain. </div><div style="text-align: justify;">19.    Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.</div><div style="text-align: justify;">20.    Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.</div><div style="text-align: justify;">21.    Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB II</div><div style="text-align: justify;">SUBYEK HUKUM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Kecakapan Hukum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 2</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 3</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Pewalian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 4</div><div style="text-align: justify;">Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 5</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 6</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 7</div><div style="text-align: justify;">Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 8</div><div style="text-align: justify;">Pengadilan  berwenang  menetapkan  pewalian   bagi </div><div style="text-align: justify;">orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 9</div><div style="text-align: justify;">(1)    Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali. </div><div style="text-align: justify;">(2)     Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.</div><div style="text-align: justify;">(3)     Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 10</div><div style="text-align: justify;">Izin pewalian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 11</div><div style="text-align: justify;">Wali terdiri atas :</div><div style="text-align: justify;">a.    orang tua muwalla;</div><div style="text-align: justify;">b.    orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla;</div><div style="text-align: justify;">c.    orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 12</div><div style="text-align: justify;">Kekuasaan wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 13</div><div style="text-align: justify;">Wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 14</div><div style="text-align: justify;">Wali dapat mencabut atau memberi izin kepada muwalla untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 15</div><div style="text-align: justify;">Kekuasaan wali berakhir karena:</div><div style="text-align: justify;">a.    meninggal dunia;</div><div style="text-align: justify;">b.    muwalla telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan</div><div style="text-align: justify;">c.    hukum; atau</div><div style="text-align: justify;">d.    dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 16</div><div style="text-align: justify;">(1)    Wali wajib mengganti kerugian yang diderita muwalla atas kesalahan perbuatannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian muwalla ditetapkan oleh pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB III</div><div style="text-align: justify;">AMWAL</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Asas Pemilikan Amwal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 17</div><div style="text-align: justify;">Pemilikan amwal didasarkan pada asas:</div><div style="text-align: justify;">a.    amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata’ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup; </div><div style="text-align: justify;">b.    infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;</div><div style="text-align: justify;">c.    ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat;</div><div style="text-align: justify;">d.    manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Cara Perolehan Amwal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 18</div><div style="text-align: justify;">Benda dapat diperoleh dengan cara:</div><div style="text-align: justify;">a.    pertukaran;</div><div style="text-align: justify;">b.    pewarisan;</div><div style="text-align: justify;">c.    hibah;</div><div style="text-align: justify;">d.    wasiat;</div><div style="text-align: justify;">e.    pertambahan alamiah;</div><div style="text-align: justify;">f.    jual beli;</div><div style="text-align: justify;">g.    luqathah;</div><div style="text-align: justify;">h.    wakaf;</div><div style="text-align: justify;">i.    cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Sifat Pemilikan Amwal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 19</div><div style="text-align: justify;">Prinsip pemilikan amwal adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;</div><div style="text-align: justify;">b.    pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;</div><div style="text-align: justify;">c.    pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. </div><div style="text-align: justify;">d.    pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.</div><div style="text-align: justify;">e.    Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BUKU II</div><div style="text-align: justify;">TENTANG AKAD</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB I</div><div style="text-align: justify;">KETENTUAN UMUM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 20</div><div style="text-align: justify;">Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:</div><div style="text-align: justify;">1.    Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.</div><div style="text-align: justify;">2.    Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.</div><div style="text-align: justify;">3.    Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.</div><div style="text-align: justify;">4.    Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.</div><div style="text-align: justify;">5.    Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.</div><div style="text-align: justify;">6.    Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.</div><div style="text-align: justify;">7.    Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.</div><div style="text-align: justify;">8.    Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.</div><div style="text-align: justify;">9.    Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.</div><div style="text-align: justify;">10.    Istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.</div><div style="text-align: justify;">11.    Shunduq hifzi ida’/Safe Deposit Box adalah tempat penyimpan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem ijarah menyewa/ijarah dengan risiko ganti rugi.</div><div style="text-align: justify;">12.    Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.</div><div style="text-align: justify;">13.    Hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal ‘alaih.</div><div style="text-align: justify;">14.    Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.</div><div style="text-align: justify;">15.    Ghasb adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.</div><div style="text-align: justify;">16.    Ifsad/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.</div><div style="text-align: justify;">17.    Wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.</div><div style="text-align: justify;">18.    Ju’alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan  yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.</div><div style="text-align: justify;">19.    Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.</div><div style="text-align: justify;">20.    Mabi’/barang dagangan adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.</div><div style="text-align: justify;">22.    Saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.</div><div style="text-align: justify;">23.    Obligasi Syari'ah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.</div><div style="text-align: justify;">24.    Suk maliyah/Reksa Dana syari'ah adalah lembaga jasa keuagan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.</div><div style="text-align: justify;">25.    Efek Beragun Aset Syari'ah adalah Efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif Efek Beragun Aset Syari'ah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">26.    Surat Berharga Komersial Syari'ah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">27.    Ta’min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta’min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.</div><div style="text-align: justify;">28.    Suq maliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.</div><div style="text-align: justify;">29.    Nuqud i’timani/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.</div><div style="text-align: justify;">30.    Dain/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.</div><div style="text-align: justify;">31.    Hisab mudayyan/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan atau ijarah.</div><div style="text-align: justify;">32.    Da’in/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.</div><div style="text-align: justify;">33.    Mudayin/peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.</div><div style="text-align: justify;">34.    Waraqah tijariah/Surat Berharga Syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat reksadana syari'ah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">35.    Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.</div><div style="text-align: justify;">36.    Tsaman/harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.</div><div style="text-align: justify;">37.    Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.</div><div style="text-align: justify;">38.    Ta’widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.</div><div style="text-align: justify;">39.    Lembaga Keuangan Syari'ah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank.</div><div style="text-align: justify;">40.    Sunduq mu’asyat taqa’udi/Dana Pensiun Syari'ah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">41.    Hisabat jariyat/Rekening Koran Syari'ah adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">42.    Bai’ al-wafa’/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.</div><div style="text-align: justify;">43.    Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB II</div><div style="text-align: justify;">ASAS AKAD</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 21</div><div style="text-align: justify;">Akad dilakukan berdasarkan asas:</div><div style="text-align: justify;">a.    ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.</div><div style="text-align: justify;">b.    amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.</div><div style="text-align: justify;">c.    ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.</div><div style="text-align: justify;">d.    luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.</div><div style="text-align: justify;">e.    saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.</div><div style="text-align: justify;">f.    taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.</div><div style="text-align: justify;">g.    transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.</div><div style="text-align: justify;">h.    kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.</div><div style="text-align: justify;">i.    taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. </div><div style="text-align: justify;">j.    itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. </div><div style="text-align: justify;">k.    sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB III</div><div style="text-align: justify;">RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, ‘AIB, </div><div style="text-align: justify;">AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Akad</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 22</div><div style="text-align: justify;">Rukun akad terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    pihak-pihak yang berakad;</div><div style="text-align: justify;">b.    obyek akad;</div><div style="text-align: justify;">c.    tujuan-pokok akad; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 23</div><div style="text-align: justify;">Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 24</div><div style="text-align: justify;">Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 25</div><div style="text-align: justify;">Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Kategori Hukum Akad</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 26</div><div style="text-align: justify;">Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:</div><div style="text-align: justify;">a.    syari'at Islam;</div><div style="text-align: justify;">b.    peraturan perundang-undangan;</div><div style="text-align: justify;">c.    ketertiban umum; dan/atau</div><div style="text-align: justify;">d.    kesusilaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 27</div><div style="text-align: justify;">Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:</div><div style="text-align: justify;">a.    akad yang sah;</div><div style="text-align: justify;">b.    akad yang fasad/dapat dibatalkan;</div><div style="text-align: justify;">c.    akad yang batal/batal demi hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 28</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad  yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun </div><div style="text-align: justify;">dan syarat-syaratnya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">‘Aib Kesepakatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 29</div><div style="text-align: justify;">Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 30</div><div style="text-align: justify;">Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 31</div><div style="text-align: justify;">Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 32</div><div style="text-align: justify;">Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :</div><div style="text-align: justify;">a.    pemaksa mampu untuk melaksanakannya;</div><div style="text-align: justify;">b.    pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;</div><div style="text-align: justify;">c.    yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang;</div><div style="text-align: justify;">d.    ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;</div><div style="text-align: justify;">e.    paksaan bersifat melawan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 33</div><div style="text-align: justify;">Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 34</div><div style="text-align: justify;">Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 35</div><div style="text-align: justify;">Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Ingkar Janji dan Sanksinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 36</div><div style="text-align: justify;">Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:</div><div style="text-align: justify;">a.    tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;</div><div style="text-align: justify;">b.    melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; </div><div style="text-align: justify;">c.    melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau </div><div style="text-align: justify;">d.    melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 37</div><div style="text-align: justify;">Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 38</div><div style="text-align: justify;">Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:</div><div style="text-align: justify;">a.    membayar ganti rugi;</div><div style="text-align: justify;">b.    pembatalan akad;</div><div style="text-align: justify;">c.    peralihan resiko;</div><div style="text-align: justify;">d.    denda; dan/atau</div><div style="text-align: justify;">e.    membayar biaya perkara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 39</div><div style="text-align: justify;">Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :</div><div style="text-align: justify;">a.    pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;</div><div style="text-align: justify;">b.    sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;</div><div style="text-align: justify;">c.    pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Keadaan Memaksa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 40</div><div style="text-align: justify;">Keadaan   memaksa   atau   darurat  adalah  keadaan</div><div style="text-align: justify;">dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 41</div><div style="text-align: justify;">Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :</div><div style="text-align: justify;">a.    peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;</div><div style="text-align: justify;">a.    peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;</div><div style="text-align: justify;">b.    peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;</div><div style="text-align: justify;">d.    pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Resiko</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 42</div><div style="text-align: justify;">Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 43</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam;</div><div style="text-align: justify;">(2)    Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Akibat Akad</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 44</div><div style="text-align: justify;">Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai </div><div style="text-align: justify;">nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 45</div><div style="text-align: justify;">Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari’ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 46</div><div style="text-align: justify;">Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 47</div><div style="text-align: justify;">Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Penafsiran Akad</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 48</div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 49</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 50</div><div style="text-align: justify;">Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 51</div><div style="text-align: justify;">Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 52</div><div style="text-align: justify;">Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 53</div><div style="text-align: justify;">Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 54</div><div style="text-align: justify;">Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syari’ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 55</div><div style="text-align: justify;">Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB IV</div><div style="text-align: justify;">BAI’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Unsur Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 56</div><div style="text-align: justify;">Unsur bai’ terdiri atas :</div><div style="text-align: justify;">a.    pihak-pihak;</div><div style="text-align: justify;">b.    obyek; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 57</div><div style="text-align: justify;">Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 58</div><div style="text-align: justify;">Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 59</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 60</div><div style="text-align: justify;">Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 61</div><div style="text-align: justify;">Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Kesepakatan Penjual dan Pembeli</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 62</div><div style="text-align: justify;">Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 63</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 64</div><div style="text-align: justify;">Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 65</div><div style="text-align: justify;">Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 66</div><div style="text-align: justify;">Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 67</div><div style="text-align: justify;">Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 68</div><div style="text-align: justify;">Tempat jualbeli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 69</div><div style="text-align: justify;">Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 70</div><div style="text-align: justify;">Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 71</div><div style="text-align: justify;">Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 72</div><div style="text-align: justify;">Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Bai’ dengan Syarat Khusus</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 73</div><div style="text-align: justify;">Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 74</div><div style="text-align: justify;">Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Berakhirnya Akad Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 75</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Objek Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 76</div><div style="text-align: justify;">Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    barang yang dijualbelikan harus sudah ada;</div><div style="text-align: justify;">b.    barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;</div><div style="text-align: justify;">c.    barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;</div><div style="text-align: justify;">d.    barang yang dijualbelikan harus halal;</div><div style="text-align: justify;">e.    barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;</div><div style="text-align: justify;">f.    kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;</div><div style="text-align: justify;">g.    penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;</div><div style="text-align: justify;">h.    sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;</div><div style="text-align: justify;">i.    barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 77</div><div style="text-align: justify;">Jual beli dapat dilakukan terhadap:</div><div style="text-align: justify;">a.    barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan; </div><div style="text-align: justify;">b.    barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui;</div><div style="text-align: justify;">c.    satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 78</div><div style="text-align: justify;">Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan;</div><div style="text-align: justify;">b.    sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual;</div><div style="text-align: justify;">c.    barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual;</div><div style="text-align: justify;">d.    sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual;</div><div style="text-align: justify;">e.    tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Hak yang Berkaitan dengan </div><div style="text-align: justify;">Harga dan Barang Setelah Akad Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 79</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual mempunyai hak untuk ber-tasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 80</div><div style="text-align: justify;">Penambahan  dan  pengurangan  harga,  serta jumlah </div><div style="text-align: justify;">barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Serah Terima Barang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 81</div><div style="text-align: justify;">(1)    Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</div><div style="text-align: justify;">(3)    Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).</div><div style="text-align: justify;">(4)    Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.</div><div style="text-align: justify;">(5)    Tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 82</div><div style="text-align: justify;">Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 83</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 84</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menangguhkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 85</div><div style="text-align: justify;">(1)    Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 86</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 87</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 88</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia, namun belum membayarnya, maka penjual boleh menuntut pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, maka penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Ahli waris pembeli sebagaimana dalam ayat (2) berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 89</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 90</div><div style="text-align: justify;">Jika pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia harus membayar harga barang tersebut. </div><div style="text-align: justify;">Jika barang yang rusak atau hilang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dijumpai di pasaran, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB V</div><div style="text-align: justify;">AKIBAT BAI’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Akibat Bai’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 91</div><div style="text-align: justify;">Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 92</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal  adalah barang titipan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 93</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai  hak untuk membatalkan akad jual beli. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 94</div><div style="text-align: justify;">Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 95</div><div style="text-align: justify;">Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 96</div><div style="text-align: justify;">Jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 97</div><div style="text-align: justify;">Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual beli itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 98</div><div style="text-align: justify;">Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 99</div><div style="text-align: justify;">Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Bai‘ Salam</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 100</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad bai’ salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad bai’ salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 101</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 102</div><div style="text-align: justify;">Bai’ salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 103</div><div style="text-align: justify;">Pembayaran barang dalam bai’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Bai‘ Istishna</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 104</div><div style="text-align: justify;">Bai’ istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 105</div><div style="text-align: justify;">Bai’ istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 106</div><div style="text-align: justify;">Dalam bai’ istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 107</div><div style="text-align: justify;">Pembayaran dalam bai’ istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 108</div><div style="text-align: justify;">(1)    Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Bai’ yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 109</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, maka keabsahan jual beli itu bergantung pada izin dari ahli waris yang lain. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 110</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut, maka jual beli itu sah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika barang itu dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan harga yang lebih rendah dari nilai harga yang sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang itu meninggal, maka penjualan itu sah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika barang yang dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dari sepertiga hartanya, maka ahli waris dapat membatalkan penjualan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 111</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika jumlah kekayaan seseorang yang sakit kurang dari jumlah utangnya, dan menjual seluruh kekayaannya dengan harga yang lebih rendah, kemudian orang itu meninggal, maka para pemberi pinjaman dapat meminta untuk menyesuaikan harga jual barang tersebut sesuai harga yang sebenarnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pembeli tidak mau melakukan penyesuaian harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pemberi pinjaman dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan penjualan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Bai‘ al-Wafa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 112</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 113</div><div style="text-align: justify;">Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 114</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 115</div><div style="text-align: justify;">Hak membeli kembali dalam bai’ wafa dapat diwariskan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Jual beli Murabahah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 116</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 117</div><div style="text-align: justify;">Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 118</div><div style="text-align: justify;">Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 119</div><div style="text-align: justify;">Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 120</div><div style="text-align: justify;">Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 121</div><div style="text-align: justify;">Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli  murabahah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 122</div><div style="text-align: justify;">Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 123</div><div style="text-align: justify;">Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk  mengganti sisa kerugiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 124</div><div style="text-align: justify;">(1)    Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Konversi Akad Murabahah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 125</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 126</div><div style="text-align: justify;">Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:</div><div style="text-align: justify;">a.    Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;</div><div style="text-align: justify;">b.    Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;</div><div style="text-align: justify;">c.    Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 127</div><div style="text-align: justify;">Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 128</div><div style="text-align: justify;">Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 129</div><div style="text-align: justify;">Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi  sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 130</div><div style="text-align: justify;">Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 131</div><div style="text-align: justify;">Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 132</div><div style="text-align: justify;">Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau musyarakah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 133</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VI</div><div style="text-align: justify;">SYIRKAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Umum Syirkah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 134</div><div style="text-align: justify;">Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 135</div><div style="text-align: justify;">Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 136</div><div style="text-align: justify;">Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasti dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 137</div><div style="text-align: justify;">Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 138</div><div style="text-align: justify;">Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 139</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 140</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.</div><div style="text-align: justify;">(5)    Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 141</div><div style="text-align: justify;">(1)    Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 142</div><div style="text-align: justify;">Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum. </div><div style="text-align: justify;">Pasal 143</div><div style="text-align: justify;">Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 144</div><div style="text-align: justify;">Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 145</div><div style="text-align: justify;">Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Syirkah al-Amwal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 146</div><div style="text-align: justify;">Dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 147</div><div style="text-align: justify;">Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Syirkah Abdan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 148</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 149</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 150</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 151</div><div style="text-align: justify;">(1)    Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 152</div><div style="text-align: justify;">Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 153</div><div style="text-align: justify;">(1)    Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 154</div><div style="text-align: justify;">(1)    Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan  pekerjaan  yang telah diterima oleh</div><div style="text-align: justify;">anggota syirkah lainnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 155</div><div style="text-align: justify;">(1)    Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 156</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 157</div><div style="text-align: justify;">Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 158</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 159</div><div style="text-align: justify;">Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 160</div><div style="text-align: justify;">Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 161</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 162</div><div style="text-align: justify;">Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 163</div><div style="text-align: justify;">Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 164</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Syirkah Mufawadhah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 165</div><div style="text-align: justify;">Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 166</div><div style="text-align: justify;">Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 167</div><div style="text-align: justify;">Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawwadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 168</div><div style="text-align: justify;">Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota syirkah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 169</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota syirkah yang lain berdasarkan jaminan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 170</div><div style="text-align: justify;">Kerjasama-mufawwadhah disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 171</div><div style="text-align: justify;">Setiap anggota dalam akad kerjasama-mufawwadhah dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 172</div><div style="text-align: justify;">Jika syarat dalam akad syirkah mufawadhah tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-‘inan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Syirkah 'inan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 173</div><div style="text-align: justify;">(1)    Syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 174</div><div style="text-align: justify;">Dalam syirkah al-‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 175</div><div style="text-align: justify;">(1)    Para pihak dalam syirkah al-‘inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-‘inan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 176</div><div style="text-align: justify;">Akad syirkah ‘inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 177</div><div style="text-align: justify;">(1)    Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-‘inan, wajib ditanggung secara proporsional. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proporsional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Syirkah Musytarakah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 178</div><div style="text-align: justify;">Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 179</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 180</div><div style="text-align: justify;">Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 181</div><div style="text-align: justify;">Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 182</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda syirkah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 183</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 184</div><div style="text-align: justify;">Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta syirkah kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota syirkah lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 185</div><div style="text-align: justify;">Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya syirkah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 186</div><div style="text-align: justify;">Setiap pihak anggota syirkah boleh menggadaikan harta syirkah atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang  syirkah-nya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerja sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VII</div><div style="text-align: justify;">MUDHARABAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Syarat Mudharabah</div><div style="text-align: justify;">Pasal 187</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 188</div><div style="text-align: justify;">Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    shahib al-mal/pemilik modal;</div><div style="text-align: justify;">b.    mudharib/pelaku usaha; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 189</div><div style="text-align: justify;">Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 190</div><div style="text-align: justify;">Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 191</div><div style="text-align: justify;">(1)    Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/mudharib.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 192</div><div style="text-align: justify;">Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 193</div><div style="text-align: justify;">Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Mudharabah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 194</div><div style="text-align: justify;">(1)    Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 195</div><div style="text-align: justify;">(1)    Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 196</div><div style="text-align: justify;">Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 197</div><div style="text-align: justify;">(1)    Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 198</div><div style="text-align: justify;">(1)    Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 199</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 200</div><div style="text-align: justify;">Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaanya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 201</div><div style="text-align: justify;">Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 202</div><div style="text-align: justify;">Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 203</div><div style="text-align: justify;">Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 204</div><div style="text-align: justify;">Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 205</div><div style="text-align: justify;">Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 206</div><div style="text-align: justify;">Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 207</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan atau melalui  pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 208</div><div style="text-align: justify;">Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 209</div><div style="text-align: justify;">Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 210</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meningal dunia. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VIII</div><div style="text-align: justify;">MUZARA’AH DAN MUSAQAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Muzara’ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 211</div><div style="text-align: justify;">Rukun muzara’ah adalah :</div><div style="text-align: justify;">a.    pemilik lahan;</div><div style="text-align: justify;">b.    penggarap;</div><div style="text-align: justify;">c.    lahan yang digarap; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    akad.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 212</div><div style="text-align: justify;">Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 213</div><div style="text-align: justify;">Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 214</div><div style="text-align: justify;">Penggarap  wajib  memberikan   keuntungan  kepada</div><div style="text-align: justify;">pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 215</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad muzara’ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara’ah yang mutlak.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 216</div><div style="text-align: justify;">Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah mutlak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 217</div><div style="text-align: justify;">Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 218</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 219</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penggarap berhak melanjutkan akad muzara’ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 220</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 221</div><div style="text-align: justify;">Akad muzara’ah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Musaqah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 222</div><div style="text-align: justify;">Rukun musaqah adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    pihak pemasok tanaman;</div><div style="text-align: justify;">b.    pemelihara tanaman;</div><div style="text-align: justify;">c.    tanaman yang dipelihara; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 223</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 224</div><div style="text-align: justify;">Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 225</div><div style="text-align: justify;">Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 226</div><div style="text-align: justify;">Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB IX</div><div style="text-align: justify;">KHIYAR</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Khiyar Syarth</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 227</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 228</div><div style="text-align: justify;">Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 229</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 230</div><div style="text-align: justify;">Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Khiyar Naqdi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 231</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Khiyar Ru’yah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 232</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 233</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 234</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak ru’yah melalui media. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Khiyar ‘Aib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 235</div><div style="text-align: justify;">Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 236</div><div style="text-align: justify;">Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 237</div><div style="text-align: justify;">(1)    ‘aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    ‘aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 238</div><div style="text-align: justify;">Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang ‘aib yang disengketakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 239</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah ‘aib sebelum serah terima. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak ‘aib.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 240</div><div style="text-align: justify;">Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 241</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjualan benda yang ‘aib-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli dalam penjualan benda yang ‘aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 242</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Khiyar Ghabn dan Taghrib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 243</div><div style="text-align: justify;">Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 244</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 245</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 246</div><div style="text-align: justify;">Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 247</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 248</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 249</div><div style="text-align: justify;">Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 250</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB X</div><div style="text-align: justify;">IJARAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 251</div><div style="text-align: justify;">Rukun ijarah adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    pihak yang menyewa;</div><div style="text-align: justify;">b.    pihak yang menyewakan;</div><div style="text-align: justify;">c.    benda yang di-ijarah-kan; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 252</div><div style="text-align: justify;">(1)    Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 253</div><div style="text-align: justify;">Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 254</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 255</div><div style="text-align: justify;">Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 256</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama’i/kolektif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 257</div><div style="text-align: justify;">Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak   yang    melakukan    akad    harus    mempunyai </div><div style="text-align: justify;">kecakapan melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 258</div><div style="text-align: justify;">Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 259</div><div style="text-align: justify;">Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 260</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penggunaan benda ijarah-an harus dicantumkan dalam akad ijarah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penggunaan benda ijarah-an tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarah-an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 261</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 262</div><div style="text-align: justify;">(1)    Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 263</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 264</div><div style="text-align: justify;">(1)    Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Penggunaan Obyek Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 265</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penyewa dapat menggunakan obyek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penyewa hanya dapat menggunakan obyek ijarah secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 266</div><div style="text-align: justify;">Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 267</div><div style="text-align: justify;">Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang di-ijarah-nya tidak digunakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Pemeliharaan Obyek Ijarah, </div><div style="text-align: justify;">Tanggungjawab Kerusakan, dan </div><div style="text-align: justify;">Nilai serta Jangka Waktu Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 268</div><div style="text-align: justify;">Pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 269</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan  karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 270</div><div style="text-align: justify;">Penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Harga dan Jangka Waktu Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 271</div><div style="text-align: justify;">(1)    Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 272</div><div style="text-align: justify;">a.    Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. </div><div style="text-align: justify;">b.    Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 273</div><div style="text-align: justify;">Kelebihan waktu dalam ijarah-an yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Jenis Barang yang Di-ijarah-kan dan </div><div style="text-align: justify;">Pengembalian Obyek Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 274</div><div style="text-align: justify;">(1)    Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Benda yang di-ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari‘at. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 275</div><div style="text-align: justify;">(1)    Benda yang di-ijarah-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Pengembalian Obyek Ijarah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 276</div><div style="text-align: justify;">Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 277</div><div style="text-align: justify;">(1)     Cara    pengembalian    obyek    ijarah    dilakukan </div><div style="text-align: justify;">berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Bila cara pengembalian obyek ijarah tidak ditentukan dalam akad, maka pegembalian benda ijarah dilakukan sesuai dengan kebiasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesembilan</div><div style="text-align: justify;">Ijarah Muntahiyah bi Tamlik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 278</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 279</div><div style="text-align: justify;">Dalam akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik suatu benda antara mu’jir/pihak yang menyewakan dengan musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/obyek ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 280</div><div style="text-align: justify;">(1)    Ijarah Muntahiyah bi Tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah Muntahiyah bi Tamlik berakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 281</div><div style="text-align: justify;">Musta’jir/penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bi tamlik dilarang menyewakan dan atau menjual ma’jur/benda yang disewa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 282</div><div style="text-align: justify;">Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bi tamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 283</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak  mu’jir/yang menyewakan dapat melakukan </div><div style="text-align: justify;">penyelesaian akad ijarah muntahiyah bi tamlik bagi musta’jir/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat diselesaikan melalui perdamaian dan atau pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 284</div><div style="text-align: justify;">Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual obyek ijarah muntahiyah bi tamlik yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 285</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila harga jual obyek Ijarah Muntahiyah bi Tamlik melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila harga jual obyek Ijarah Muntahiyah bi Tamlik lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Apabila peminjam sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak yang menyewakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesepuluh</div><div style="text-align: justify;">Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 286</div><div style="text-align: justify;">Penggunaan shunduq hifzi ida’/safe deposit box dapat dilakukan dengan akad ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 287</div><div style="text-align: justify;">Penggunaan shunduq hifzi ida’/safe deposit box berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 288</div><div style="text-align: justify;">Benda-benda yang dapat disimpan dalam shunduq hifzi ida’/safe deposit box adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 289</div><div style="text-align: justify;">Besar biaya ijarah shunduq hifzi ida’/safe deposit box ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 290</div><div style="text-align: justify;">Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XI</div><div style="text-align: justify;">KAFALAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Kafalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 291</div><div style="text-align: justify;">(1)    Rukun akad kafalah terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    kafil/penjamin;</div><div style="text-align: justify;">b.    makful ‘anhu/pihak yang dijamin;</div><div style="text-align: justify;">c.    makful lahu/pihak yang berpiutang;</div><div style="text-align: justify;">d.    makful bihi/objek kafalah; dan</div><div style="text-align: justify;">e.    akad.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 292</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang melakukan akad kafalah harus memiliki kecakapan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 293</div><div style="text-align: justify;">(1)    Makful  ‘anhu/peminjam   harus  dikenal  oleh kafil/</div><div style="text-align: justify;"> penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Makful lahu/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 294</div><div style="text-align: justify;">Makful bih/objek jaminan harus:</div><div style="text-align: justify;">a.    merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan;</div><div style="text-align: justify;">b.    dapat dilaksanakan oleh penjamin;</div><div style="text-align: justify;">c.    merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;</div><div style="text-align: justify;">d.    jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan</div><div style="text-align: justify;">e.    tidak diharamkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 295</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 296</div><div style="text-align: justify;">Kafil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 297</div><div style="text-align: justify;">Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggung jawab kafil/penjamin tidak dapat dijadikan makful bihi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 298</div><div style="text-align: justify;">Kafalah dapat dilakukan dengan cara muthlaqah/tidak dengan syarat atau muaqayyadah/dengan syarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 299</div><div style="text-align: justify;">Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 300</div><div style="text-align: justify;">Dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 301</div><div style="text-align: justify;">Dalam hal kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 302</div><div style="text-align: justify;">Penjamin tidak dapat menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Kafalah atas Diri dan Harta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 303</div><div style="text-align: justify;">Akad kafalah terdiri atas kafalah atas diri dan kafalah atas harta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 304</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 305</div><div style="text-align: justify;">Pihak-pihak  yang  mempunyai  utang bersama berarti </div><div style="text-align: justify;">saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 306</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi hawalah/ pemindahan utang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika peminjam melakukan hawalah/pemindahan utang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 307</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika ahli waris gagal dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika pemberi pinjaman meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 308</div><div style="text-align: justify;">Jika pihak pemberi pinjaman menangguhkan tuntutannya kepada peminjam maka ia dianggap telah pula menangguhkan tuntutannya kepada penjamin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 309</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak pemberi pinajaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 310</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penjamin telah melunasi utang peminjam kepada pihak pemberi pinjaman, maka penjamin berhak menuntut kepada peminjam sehubungan dengan kafalah-nya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penjamin seperti dimaksud ayat (1) di atas hanya mampu melunasi sebagian utang peminjam, maka ia hanya berhak menuntut sebesar utang yang telah dibayarkannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Pembebasan dari Akad Kafalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 311</div><div style="text-align: justify;">Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 312</div><div style="text-align: justify;">Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 313</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika peminjam meninggal dunia. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 314</div><div style="text-align: justify;">Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 315</div><div style="text-align: justify;">Jika penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdamaian mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 316</div><div style="text-align: justify;">Jika penjamin memindahkan tanggung jawabannya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggung jawab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 317</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XII</div><div style="text-align: justify;">HAWALAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Hawalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 318</div><div style="text-align: justify;">(1)    Rukun Hawalah/pemindahan utang terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    muhil/peminjam;</div><div style="text-align: justify;">b.    muhal/pemberi pinjaman;</div><div style="text-align: justify;">c.    muhal ‘alaih/penerima hawalah;</div><div style="text-align: justify;">d.    muhal bihi/utang; dan</div><div style="text-align: justify;">e.    akad.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 319</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang melakukan akad hawalah/ pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 320</div><div style="text-align: justify;">(1)    Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat  (1), adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/pemindahan utang. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Akad hawalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam pada ayat (1).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 321</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hawalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah/pemindahan utang, kepada pemindah utang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hawalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hawalah/ pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Akibat Hawalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 322</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 323</div><div style="text-align: justify;">(1)    Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembayaran utang kepada penerima hawalah/ pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 324</div><div style="text-align: justify;">Akad hawalah/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 325</div><div style="text-align: justify;">Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 326</div><div style="text-align: justify;">Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 327</div><div style="text-align: justify;">Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima hawalah/pemindahan utang membebaskannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 328</div><div style="text-align: justify;">Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XIII</div><div style="text-align: justify;">RAHN</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 329</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad gadai terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 330</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 331</div><div style="text-align: justify;">Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 332</div><div style="text-align: justify;">(1)    Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Penambahan dan Penggantian Harta Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 333</div><div style="text-align: justify;">Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai, maka turut digadaikan pula.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 334</div><div style="text-align: justify;">Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 335</div><div style="text-align: justify;">Utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 336</div><div style="text-align: justify;">Setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Pembatalan Akad Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 337</div><div style="text-align: justify;">Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 338</div><div style="text-align: justify;">Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 339</div><div style="text-align: justify;">Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 340</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 341</div><div style="text-align: justify;">Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Rahn Harta Pinjaman</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 342</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Hak dan Kewajiban dalam Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 343</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 344</div><div style="text-align: justify;">Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 345</div><div style="text-align: justify;">Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 346</div><div style="text-align: justify;">Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 347</div><div style="text-align: justify;">Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 348</div><div style="text-align: justify;">(1)    Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 349</div><div style="text-align: justify;">Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 350</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Harta gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 351</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, maka pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, maka harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 352</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, maka pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 353</div><div style="text-align: justify;">Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Hak Rahin dan Murtahin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 354</div><div style="text-align: justify;">Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 355</div><div style="text-align: justify;">Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 356</div><div style="text-align: justify;">Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 357</div><div style="text-align: justify;">Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Penyimpanan Harta Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 358</div><div style="text-align: justify;">Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 359</div><div style="text-align: justify;">Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 360</div><div style="text-align: justify;">Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 361</div><div style="text-align: justify;">(1)    Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 362</div><div style="text-align: justify;">Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Penjualan Harta Rahn</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 363</div><div style="text-align: justify;">Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 364</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 365</div><div style="text-align: justify;">Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 366</div><div style="text-align: justify;">Jika   penerima   gadai   tidak   menyimpan   dan   atau </div><div style="text-align: justify;">memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 367</div><div style="text-align: justify;">Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 368</div><div style="text-align: justify;">Jika yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 369</div><div style="text-align: justify;">Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XIV</div><div style="text-align: justify;">WADI’AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Wadi’ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 370</div><div style="text-align: justify;">(1)    Rukun wadi’ah terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    muwaddi’/penitip;</div><div style="text-align: justify;">b.    mustauda’/penerima titipan</div><div style="text-align: justify;">c.    wadi’ah bih/harta titipan; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    akad.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 371</div><div style="text-align: justify;">Para pihak yang melakukan akad wadi’ah harus memiliki kecakapan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 372</div><div style="text-align: justify;">Harta wadi’ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 373</div><div style="text-align: justify;">Muwaddi’ dan mustaudi’ dapat membatalkan akad wadi’ah sesuai kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Macam Akad Wadi’ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 374</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akad wadi’ah terdiri atas akad wadi’ah amanah dan akad wadi’ah dhamanah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam akad wadi’ah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan wadi’ah bih, kecuali atas izin muwaddi’. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam akad wadi’ah dhamanah, mustaudi’ dapat menggunakan wadi’ah bih tanpa seizin muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 375</div><div style="text-align: justify;">(1)    Mustaudi’ dalam akad wadi’ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi’ atas dasar sukarela. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Penyimpanan dan Pemeliharaan Wadi’ah Bih</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 376</div><div style="text-align: justify;">Mustaudi’ boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadi’ah bih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 377</div><div style="text-align: justify;">Mustaudi’ harus menyimpan wadi’ah bih di tempat yang layak dan pantas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 378</div><div style="text-align: justify;">Jika mustaudi’ terdiri atas beberapa pihak, dan wadi’ah bih tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 379</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika wadi’ah bih dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muwaddi’ dapat membagi-bagi wadi’ah bih sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi’ah bih sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 380</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya, mustaudi’ tetap harus menyimpan wadi’ah bih sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi’ telah tiada. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mustaudi’ dibolehkan memindahtangankan wadi’ah bih sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 381</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika wadi’ah bih termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustaudi’ berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka mustaudi’ tidak wajib mengganti kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 382</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika wadi’ah bih memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muwaddi’ harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya, maka mustaudi’ dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 383</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika mustaudi’ mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi’, maka mustaudi’ dinyatakan bersalah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika mustaudi’ mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lain seizin muwaddi’, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab mustaudi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 384</div><div style="text-align: justify;">Mustaudi’ tidak berhak mengalihkan wadi’ah bih kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Pengembalian Wadi’ah Bih</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 385</div><div style="text-align: justify;">(1)    Muwaddi’ dapat mengambil kembali wadi’ah bih sesuai ketentuan dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi’ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 386</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila mustaudi’ meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan wadi’ah bih. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mustaudi’ tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadi’ah bih yang terjadi sebelum diserahkan kepada muwaddi’ dan bukan karena kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 387</div><div style="text-align: justify;">Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi’ah bih menjadi milik muwaddi’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 388</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila muwaddi’ tidak diketahui lagi keberadaannya,mustaudi’ harus menyerahkan wadi’ah bih kepada keluarga muwaddi’, setelah mendapat penetapan dari pengadilan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila mustaudi’ memberikan wadi’ah bih tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 389</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika mustaudi’ meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadi’ah bih, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi’. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika wadi’ah bih hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 390</div><div style="text-align: justify;">Jika muwaddi’ meninggal, maka wadi’ah bih harus diserahkan kepada ahli warisnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XV</div><div style="text-align: justify;">GASHB DAN ITLAF</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Syarat Gashb</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 391</div><div style="text-align: justify;">Rukun gashb/perampasan terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    pelaku gashb/perampasan;</div><div style="text-align: justify;">b.    korban perampasan;</div><div style="text-align: justify;">c.    harta rampasan; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    perbuatan perampasan.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 392</div><div style="text-align: justify;">(1)    Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Mengingkari keberadaan wadi’ah bih termasuk perampasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 393</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggungjawab pelaku perampasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 394</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 395</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 396</div><div style="text-align: justify;">Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 397</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 398</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 399</div><div style="text-align: justify;">Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 400</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 401</div><div style="text-align: justify;">Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Perampasan Benda Tetap</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 402</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 403</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan </div><div style="text-align: justify;">atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, jika tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 404</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Merampas Harta Hasil Rampasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 405</div><div style="text-align: justify;">Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 406</div><div style="text-align: justify;">Pelaku perampasan kedua yang mengembalikan harta rampasan kepada pelaku perampasan pertama, terbebas dari tanggung jawab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Perusakan Harta Secara Langsung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 407</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 408</div><div style="text-align: justify;">(1)    Barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak sengaja. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga harta itu. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 409</div><div style="text-align: justify;">Seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 410</div><div style="text-align: justify;">(1)    Orang yang merusak sebuah bangunan atas perintah yang berwajib demi  kepentingan umum, tidak wajib membayar ganti rugi. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Orang yang merusak sebuah bangunan atas insiatifnya sendiri meskipun demi kepentingan umum, wajib membayar ganti rugi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Perusakan Harta secara Tidak Langsung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 411</div><div style="text-align: justify;">(1)    Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung; serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Perusak tidak langsung yang dilakukan secara sengaja, wajib membayar ganti rugi. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Ganti rugi perusakan tidak langsung dapat dilakukan secara langsung, melalui mediator, dan atau pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 412</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak-pihak penyebab langsung atas kerusakan atau</div><div style="text-align: justify;">penyusutan nilai suatu harta, harus bertanggung jawab. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hakim berhak memutuskan tentang pelaku yang harus bertanggung jawab jika terdapat dua sebab yang tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XVI</div><div style="text-align: justify;">SYIRKAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Syirkah Milk</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 413</div><div style="text-align: justify;">Syirkah milk/hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 414</div><div style="text-align: justify;">Jika terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan prosentase awal masing-masing pemilik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 415</div><div style="text-align: justify;">Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas syirkah ikhtiyari/hak milik bersama secara sukarela dan syirkah ijbari/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 416</div><div style="text-align: justify;">Syirkah ikhtiyari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 417</div><div style="text-align: justify;">Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab</div><div style="text-align: justify;">bersama dari para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 418</div><div style="text-align: justify;">Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Pemanfaatan Syirkah Milk</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 419</div><div style="text-align: justify;">Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 420</div><div style="text-align: justify;">Tidak satu pihak pun dari para pemilik syirkah milk dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 421</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 422</div><div style="text-align: justify;">(1)    Para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 423</div><div style="text-align: justify;">Jika satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia  wajib  membayar  hasil ijarah kepada pihak lainnya</div><div style="text-align: justify;"> secara proporsional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 424</div><div style="text-align: justify;">Pemanfaatan syirkah milk oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan jika tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 425</div><div style="text-align: justify;">(1)    Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika dalam keadaan memaksa untuk merubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 426</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggung jawab atas keamanan harta milik bersama tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 427</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 428</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu.</div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Hak Atas Piutang Bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 429</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 430</div><div style="text-align: justify;">Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 431</div><div style="text-align: justify;">Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka piutang ditanggung oleh para pemilik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 432</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian masing-masing pemilik, maka masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembeli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 433</div><div style="text-align: justify;">Salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri, secara terpisah, dari yang berutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 434</div><div style="text-align: justify;">Pembayaran yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama, menjadi hak milik bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 435</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemilik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 436</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama melakukan perdamaian dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 437</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama menerima bagiannya dari yang berutang , dan secara tidak sengaja rusak ketika berada di tangannya, maka ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berkaitan dengan saham pemilik lainnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Sisa utang yang belum dibayar oleh yang berutang adalah milik pemilik lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 438</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama mempekerjakan yang berutang dengan upah yang diperhitungkan dari sahamnya, maka pemilik lainnya dapat menuntut bagiannya sesuai dengan sahamnya dari sejumlah upah yang diberikan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Sisa piutang dari yang berutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi piutang bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 439</div><div style="text-align: justify;">Jika satu pihak pemilik piutang bersama membebaskan</div><div style="text-align: justify;">utang yang berutang sesuai dengan sahamnya, maka sisa utang wajib dibayar oleh pemilik saham lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 440</div><div style="text-align: justify;">Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan Hak Milik Bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 441</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 442</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang  sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembagian pada ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Jika bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 443</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, maka pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Untuk pertukaran yang disebutkan pada ayat (1) di atas, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila  emilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak  ada izin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 444</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Syarat-Syarat Pemisahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 445</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 446</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 447</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 448</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 449</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 450</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya    tidak   boleh   hilang   dengan    adanya </div><div style="text-align: justify;">pemisahan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 451</div><div style="text-align: justify;">Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Cara Pemisahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 452</div><div style="text-align: justify;">Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 453</div><div style="text-align: justify;">Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 454</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 455</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 456</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak pemilik menerima pembayaran dari piutang bersama kemudian menghilangkannya, maka pemilik lainnya dapat menuntut ganti rugi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XVII</div><div style="text-align: justify;">WAKALAH</div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun dan Macam Wakalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 457</div><div style="text-align: justify;">(1)    Rukun wakalah terdiri atas :</div><div style="text-align: justify;">a.    wakil;</div><div style="text-align: justify;">b.    muwakkil;</div><div style="text-align: justify;">c.    akad.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 458</div><div style="text-align: justify;">Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 459</div><div style="text-align: justify;">Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 460</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa;</div><div style="text-align: justify;">(2)    Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 461</div><div style="text-align: justify;">Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Syarat Wakalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 462</div><div style="text-align: justify;">(1)    Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.</div><div style="text-align: justify;">(5)    Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 463</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atAs dimiliki oleh pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 464</div><div style="text-align: justify;">Seseorang  dan  atau  badan  usaha berhak menunjuk </div><div style="text-align: justify;">pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Umum tentang Wakalah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 465</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 466</div><div style="text-align: justify;">Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 467</div><div style="text-align: justify;">Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 468</div><div style="text-align: justify;">Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 469</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika   seorang  atau  badan  usaha  yang  berutang </div><div style="text-align: justify;">mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 470</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 471</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 472</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 473</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 474</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam</div><div style="text-align: justify;">transaksi pemberian kuasa , maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Pemberian kuasa Untuk Pembelian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 475</div><div style="text-align: justify;">(1)    Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 476</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 477</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka  pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 478</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 479</div><div style="text-align: justify;">Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang  lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 480</div><div style="text-align: justify;">Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 481</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 482</div><div style="text-align: justify;">Jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 483</div><div style="text-align: justify;">Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 484</div><div style="text-align: justify;">Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 485</div><div style="text-align: justify;">Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 486</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembelian benda yang ‘aib karena kekeliruan yang diakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 487</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang ‘aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 488</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 489</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 490</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 491</div><div style="text-align: justify;">Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi  jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Pemberian kuasa Untuk Penjualan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 492</div><div style="text-align: justify;">Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 493</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (mauquf) atau tergantung pada izin pemberi kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 494</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 495</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasa penjualan bersifat mutlak. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersifat terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 496</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta</div><div style="text-align: justify;"> secara tunai atau cicilan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 497</div><div style="text-align: justify;">Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 498</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 499</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 500</div><div style="text-align: justify;">Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 501</div><div style="text-align: justify;">Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 502</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika dakam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 503</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungan itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungan itu disyaratkan atau tidak.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungan, atau tidak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 504</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang memerintah orang lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka orang yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, maka orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangkan kelebihan itu dari utangnya.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 505</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 506</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungan dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungan terhadap orang pemberi perintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 507</div><div style="text-align: justify;">Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 508</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 509</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang dititipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka ia dipaksa untuk membayar utangnya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika seseorang penerima kuasa yang diupah, maka ia wajib  untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 510</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 511</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 512</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Pemberian Kuasa untuk Gugatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 513</div><div style="text-align: justify;">Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasakan kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 514</div><div style="text-align: justify;">(1)     Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 515</div><div style="text-align: justify;">Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Pencabutan Kuasa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 516</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 517</div><div style="text-align: justify;">Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 518</div><div style="text-align: justify;">Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 519</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada</div><div style="text-align: justify;">waktu yang berutang tidak hadir. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 520</div><div style="text-align: justify;">Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 521</div><div style="text-align: justify;">Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 522</div><div style="text-align: justify;">Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 523</div><div style="text-align: justify;">Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 524</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta’zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaanya ke dalam daftar orang tercela.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 525</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya</div><div style="text-align: justify;">secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta’zir dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaanya ke dalam daftar orang tercela.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XVIII</div><div style="text-align: justify;">SHULH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Umum Shulh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 526</div><div style="text-align: justify;">(1)    Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama perdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya tersebut, maka akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad perdamaian itu sah. </div><div style="text-align: justify;">(6)    Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka akad perdamaian itu adalah sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 527</div><div style="text-align: justify;">Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 528</div><div style="text-align: justify;">(1)    Perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 529</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan perdamaian atas suatu gugatan, maka pemberi kuasa terikat dengan perdamaian itu. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika seorang penerima kuasa membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Penggantian Objek Shulh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 530</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika penggantian objek perdamaian itu berupa piutang, maka penggantian objek perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 531</div><div style="text-align: justify;">Penggantian objek perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 532</div><div style="text-align: justify;">Jika penggantian objek perdamaian berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, maka penggantian objek perdamaian harus dinyatakan dengan jelas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Gugatan dalam Shulh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 533</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka perdamaian itu diakui sebagai sebab kepemilikan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 534</div><div style="text-align: justify;">Jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 535</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hak syuf'ah (hak untuk didahulukan/preverence) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 536</div><div style="text-align: justify;">Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan membebaskan sisanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 537</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutannya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 538</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 539</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 540</div><div style="text-align: justify;">(1)    Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka  tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dengan disetujuinya perdamaian itu, maka penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 541</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi perdamaian meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 542</div><div style="text-align: justify;">Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 543</div><div style="text-align: justify;">Jika suatu transaksi perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 544</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika objek pengganti dalam perdamaian rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, maka perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XIX</div><div style="text-align: justify;">PELEPASAN HAK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 545</div><div style="text-align: justify;">Pelepasan hak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 546 </div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apapun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikan tuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apapun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima haknya dengan penuh dari orang lain itu, maka orang tersebut dianggap telah melepaskan hak orang lain itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 547</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang telah melepaskan haknya dari orang lain, maka haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 548</div><div style="text-align: justify;">Suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 549</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seseorang melepaskan hak orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu merupakan hak khusus. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Seseorang menyatakan telah melepaskan hak orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apapun dari orang lain itu, maka merupakan hak umum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 550</div><div style="text-align: justify;">Orang yang dilepaskan haknya harus diketahui dengan jelas dan tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 551</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pelepasan hak tidak tergantung kepada kabul. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pelepasan hak ditolak maka penolakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 552</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pelepasan hak utang dari seseorang yang sedang menderita sakit keras kepada anggota keluarganya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jika pelepasan hak utang kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya, maka pelepasan hak itu adalah sah apabila tidak lebih dari 1/3 hartanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 553</div><div style="text-align: justify;">Pelepasan utang hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XX</div><div style="text-align: justify;">TA’MIN</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Ta’min dan I’adah Ta’min</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 554</div><div style="text-align: justify;">Akad yang digunakan pada ta’min dan i’adah ta’min adalah :</div><div style="text-align: justify;">a.    wakalah bil ujrah;</div><div style="text-align: justify;">b.    murabahah; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    tabarru’.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 555</div><div style="text-align: justify;">Prinsip wakalah bil ujrah pada ta’min dan i’adah ta’min adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    wakalah bil ujrah boleh dilakukan antar perusahaan ta’min, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.</div><div style="text-align: justify;">b.    wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk ta’min syari'ah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 556</div><div style="text-align: justify;">Objek wakalah bil ujrah meliputi antara lain:</div><div style="text-align: justify;">a.    kegiatan administrasi;</div><div style="text-align: justify;">b.    pengelolaan dana;</div><div style="text-align: justify;">c.    pembayaran klaim;</div><div style="text-align: justify;">d.    dhaman ishdar/underwriting;</div><div style="text-align: justify;">e.    pengelolaan portofolio risiko;</div><div style="text-align: justify;">f.    pemasaran;</div><div style="text-align: justify;">g.    investasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 557</div><div style="text-align: justify;">Akad wakalah bil ujrah harus mencantumkan, antara lain:</div><div style="text-align: justify;">a.    hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;</div><div style="text-align: justify;">b.    besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee dari premi;</div><div style="text-align: justify;">c.    syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis ta’min yang ditransaksikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 558</div><div style="text-align: justify;">Kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujrah:</div><div style="text-align: justify;">a.    perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana;</div><div style="text-align: justify;">b.    peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;</div><div style="text-align: justify;">c.    peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;</div><div style="text-align: justify;">d.    wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa /pemegang polis;</div><div style="text-align: justify;">e.    akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta’min, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.</div><div style="text-align: justify;">f.    perusahaan ta’min sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad wakalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 559</div><div style="text-align: justify;">(1)    Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan Mudharabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Akad Mudharabah Musytarakah</div><div style="text-align: justify;">pada Ta’min dan I’adah Ta’min</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 560</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan hukum dari akad mudharabah musytarakah pada ta’min dan i’adah ta’min:</div><div style="text-align: justify;">a.    akad yang digunakan adalah akad musytarakah merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi mudharabah dengan transaksi musyarakah dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi;</div><div style="text-align: justify;">b.    perusahaan ta’min sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta;</div><div style="text-align: justify;">c.    modal atau dana perusahaan ta’min dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio;</div><div style="text-align: justify;">d.    perusahaan ta’min sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 561</div><div style="text-align: justify;">Dalam transaksi mudharabah musytarakah harus disebutkan paling sedikit:</div><div style="text-align: justify;">a.    hak dan kewajiban peserta dan perusahaan ta’min;</div><div style="text-align: justify;">b.    besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi;</div><div style="text-align: justify;">c.    syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk ta’min yang ditransaksikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 562</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan hukum dari transaksi mudharabah musytarakah pada ta’min dan i’adah ta’min:</div><div style="text-align: justify;">a.    mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan;</div><div style="text-align: justify;">a.    ta’min, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah;</div><div style="text-align: justify;">b.    mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk ta’min; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    i’adah ta’min yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 563</div><div style="text-align: justify;">Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal; dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing;</div><div style="text-align: justify;">b.    hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 564</div><div style="text-align: justify;">Apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syari'ah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 565</div><div style="text-align: justify;">(1)    Perusahaan ta’min selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Akad Non Tabungan</div><div style="text-align: justify;">pada Ta’min dan I’adah Ta’min</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 566</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan umum dari ta’min dan i’adah ta’min non tabungan adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    Akad non tabungan harus melekat pada semua produk ta’min dan i’adah ta’min.</div><div style="text-align: justify;">b.    Akad non tabungan pada ta’min dan i’adah ta’min berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antar peserta pemegang polis.</div><div style="text-align: justify;">c.    Ta’min dan i’adah ta’min yang dimaksud pada huruf a adalah:</div><div style="text-align: justify;">1)    ta’min ‘ala hayat/ta’min jiwa;</div><div style="text-align: justify;">2)    ta’min ‘ala khasarah/ta’min kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 567</div><div style="text-align: justify;">Akad non tabungan pada ta’min dan i’adah ta’min mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan non tabungan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 568</div><div style="text-align: justify;">Dalam akad non tabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan: </div><div style="text-align: justify;">a.    hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;</div><div style="text-align: justify;">b.    hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok;</div><div style="text-align: justify;">c.    cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;</div><div style="text-align: justify;">d.    syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis ta’min yang ditransaksikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 569</div><div style="text-align: justify;">Kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan:</div><div style="text-align: justify;">a.    dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah;</div><div style="text-align: justify;">b.    peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dan secara kolektif selaku penanggung;</div><div style="text-align: justify;">c.    perusahan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 570</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pengelolaan ta’min dan i’adah ta’min hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Dari hasil investasi, perusahaan ta’min dan i’adah ta’min dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi mudharabah atau transaksi mudharabah musytarakah atau memperoleh upah berdasarkan transaksi wakalah bil ujrah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 571</div><div style="text-align: justify;">Jika terjadi kelebihan dana non tabungan maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun non tabungan;</div><div style="text-align: justify;">b.    disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko;</div><div style="text-align: justify;">c.    disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan ta’min dan reta’min dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 572</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jika terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan ta’min dan i’adah ta’min wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Ta’min Haji</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 573</div><div style="text-align: justify;">Penyelenggaraan ta’min haji dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;">a.    berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;</div><div style="text-align: justify;">b.    bersifat tolong menolong antar sesama jamaah haji;</div><div style="text-align: justify;">c.    transaksi bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah kecelakaan atau kematian;</div><div style="text-align: justify;">d.    transaksi dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi non tabungan dengan Lembaga Asuransi Syari'ah yang bertindak sebagai pengelola dana non tabungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 574</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam penyelenggaraan ta’min haji :</div><div style="text-align: justify;">a.    Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</div><div style="text-align: justify;">b.    jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana non tabungan yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).</div><div style="text-align: justify;">(2)    Premi ta’min haji yang diterima harus dipisahkan dari premi ta’min lainnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Ta’min dapat menginvestasikan dana kebajikan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Ta’min berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.</div><div style="text-align: justify;">(5)    Ta’min berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta ta’min berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian.</div><div style="text-align: justify;">(6)    Kelebihan biaya operasional haji adalah hak jamaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXI</div><div style="text-align: justify;">OBLIGASI SYARI'AH MUDHARABAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 575</div><div style="text-align: justify;">Transaksi yang digunakan dalam Obligasi Syari'ah Mudharabah adalah pelaksanaan akad Mudharabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 576</div><div style="text-align: justify;">Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip Reksa Dana Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 577</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal; </div><div style="text-align: justify;">(2)    Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syari'ah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum penerbitan Obligasi Syari'ah Mudharabah; </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembagian pendapatan/hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 578</div><div style="text-align: justify;">Apabila emiten lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban menjamin pengembalian dana mudharabah, dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 579</div><div style="text-align: justify;">Apabila emiten diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syari'ah mudharabah dapat menarik dana obligasi syari'ah mudharabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 580</div><div style="text-align: justify;">Kepemilikan obligasi syari'ah mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXII</div><div style="text-align: justify;">PASAR MODAL</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Prinsip Pasar Modal Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 581</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syari'ah apabila telah memenuhi prinsip syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syari'ah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Emiten yang Menerbitkan Efek Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 582</div><div style="text-align: justify;">(1)    Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah, antara lain:</div><div style="text-align: justify;">a.    perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;</div><div style="text-align: justify;">c.    lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan dan ta’min konvensional;</div><div style="text-align: justify;">d.    produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat;</div><div style="text-align: justify;">d.    Melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syari'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syari'ah atas efek syari'ah yang dikeluarkan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Emiten yang menerbitkan efek syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syari'ah dan memiliki shariah compliance officer. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syari'ah ijarah pada saat tertentu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan bukan lagi disebut sebagai efek syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Transaksi Efek</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 583</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Tindakan spekulasi Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    najsy; melakukan penawaran palsu;</div><div style="text-align: justify;">b.    bai' al-ma'dum; melakukan penjualan atas barang/efek syari'ah yang belum dimiliki/short selling;</div><div style="text-align: justify;">c.    insider trading; memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;</div><div style="text-align: justify;">d.    menimbulkan informasi yang menyesatkan;</div><div style="text-align: justify;">e.    melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat transaksi tingkat/nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;</div><div style="text-align: justify;">f.    margin trading; melakukan transaksi atas efek syari'ah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syari'ah tersebut; dan</div><div style="text-align: justify;">g.    ihtikar/penimbunan; melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syari'ah untuk menyebabkan perubahan harga efek syari'ah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;</div><div style="text-align: justify;">h.    dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 584</div><div style="text-align: justify;">Harga pasar dari efek syari'ah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXIII</div><div style="text-align: justify;">REKSADANA SYARI'AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Mekanisme Kegiatan Reksadana Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 585</div><div style="text-align: justify;">(1)    Mekanisme operasional dalam reksadana syari'ah terdiri atas :</div><div style="text-align: justify;">a.    antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah; dan</div><div style="text-align: justify;">b.    antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Karakteristik sistem mudharabah adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    pembagian keuntungan modal antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal;</div><div style="text-align: justify;">b.    pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan;</div><div style="text-align: justify;">c.    manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Hubungan, Hak, dan Kewajiban</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 586</div><div style="text-align: justify;">(1)    Transaksi antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan akad wakalah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali pernyataannya dalam reksadana syari'ah melalui manajer investasi. </div><div style="text-align: justify;">(6)    Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik kembali pernyataan tersebut. </div><div style="text-align: justify;">(7)    Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. </div><div style="text-align: justify;">(8)    Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 587</div><div style="text-align: justify;">Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus; </div><div style="text-align: justify;">b.    bank kustodian berkewajban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung niai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syari'ah untuk setiap hari bursa;</div><div style="text-align: justify;">c.    atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syari'ah;</div><div style="text-align: justify;">d.    dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan tersebut;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 588</div><div style="text-align: justify;">Manajer investasi berkewajiban untuk:</div><div style="text-align: justify;">a.    mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus;</div><div style="text-align: justify;">b.    menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;</div><div style="text-align: justify;">c.    melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 589</div><div style="text-align: justify;">Bank kustodian berkewajiban untuk:</div><div style="text-align: justify;">a.    memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana;</div><div style="text-align: justify;">b.    menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari bursa;</div><div style="text-align: justify;">c.    membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi;</div><div style="text-align: justify;">d.    menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganetgaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;</div><div style="text-align: justify;">e.    mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan akad;</div><div style="text-align: justify;">f.    memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 590</div><div style="text-align: justify;">(1)    Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi:</div><div style="text-align: justify;">a.    instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha; </div><div style="text-align: justify;">b.    penempatan dalam deposito pada bank umum syari'ah;</div><div style="text-align: justify;">c.    surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 591</div><div style="text-align: justify;">(1)    investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam antara lain:</div><div style="text-align: justify;">a.    usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;</div><div style="text-align: justify;">b.    usaha lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan dan ta’min konvensional;</div><div style="text-align: justify;">c.    usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;</div><div style="text-align: justify;">d.    usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 592</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur tipuan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Tindakan yang dimaksud ayat (1) meliputi:</div><div style="text-align: justify;">a.    melakukan penawaran palsu;</div><div style="text-align: justify;">b.    melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki;</div><div style="text-align: justify;">c.    memperluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;</div><div style="text-align: justify;">d.    melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 593</div><div style="text-align: justify;">Kondisi eminen tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syari'ah:</div><div style="text-align: justify;">a.    apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; </div><div style="text-align: justify;">b.    apabila suatu eminen memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%); </div><div style="text-align: justify;">c.    apabila manajemen suatu eminen diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 594</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syari'ah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unusr non-halal dari pendapatan yang diyakini halal/tarfiq al-halal min al-haram.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 595</div><div style="text-align: justify;">Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari : saham, obligasi, surat berharga pasar uang, dan deposito.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 596</div><div style="text-align: justify;">Penghasilan investasi yang berasal dari saham berupa:</div><div style="text-align: justify;">a.    dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun saham; </div><div style="text-align: justify;">b.    rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan emiten; </div><div style="text-align: justify;">c.    capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 597</div><div style="text-align: justify;">(1)    Penghasilan investasi yang berasal dari obligasi syari’ah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syari'ah Islam dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Penghasilan investasi yang berasal dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 598</div><div style="text-align: justify;">Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syari'ah dan hasil investasinya, harus dipisahkan yang dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan kepada manajer investasi setiap tiga bulan untuk disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 599</div><div style="text-align: justify;">Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah dan dilaporkan secara transparan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXIV</div><div style="text-align: justify;">SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI’AH</div><div style="text-align: justify;">(SBI SYARI’AH)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 600</div><div style="text-align: justify;">Bank Sentral dapat menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syari’ah yang berupa Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syari’ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 601</div><div style="text-align: justify;">(1)    Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah berjangka waktu</div><div style="text-align: justify;">paling kurang satu bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah diterbitkan tanpa warkat/scripless.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 602</div><div style="text-align: justify;">(1)    Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah dapat diagunkan kepada Bank Indonesia. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 603</div><div style="text-align: justify;">Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah adalah akad ju’alah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 604</div><div style="text-align: justify;">(1)    Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah yang diterbitkan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Bank Indonesia memberikan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah jatuh tempo/waktu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXV</div><div style="text-align: justify;">OBLIGASI SYARI'AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 605</div><div style="text-align: justify;">Penerbitan obligasi dapat digunakan antara lain dalam transaksi:</div><div style="text-align: justify;">a.    mudharabah/muqaradhah; </div><div style="text-align: justify;">b.    qiradh; </div><div style="text-align: justify;">c.    musyarakah; </div><div style="text-align: justify;">d.    murabahah; </div><div style="text-align: justify;">e.    salam; </div><div style="text-align: justify;">f.    istishna; dan </div><div style="text-align: justify;">g.    ijarah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 606</div><div style="text-align: justify;">Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syari'ah tentang pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 607</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pendapatan/hasil yang diperoleh pemegang Obligasi Syari'ah sesuai transaksi yang digunakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 608</div><div style="text-align: justify;">Pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXVI</div><div style="text-align: justify;">PEMBIAYAAN MULTI JASA</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 609</div><div style="text-align: justify;">Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi Ijarah atau Kafalah.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 610</div><div style="text-align: justify;">(1)    Lembaga Keuangan Syari’ah yang menggunakan akad ijarah, harus mengikuti semua ketentuan Ijarah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Lembaga Keuangan Syari’ah menggunakan transaksi Kafalah, harus mengikuti semua ketentuan Kafalah.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan akad ijarah atau kafalah berhak memperoleh imbalan jasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 611</div><div style="text-align: justify;">Besar imbalan harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXVII</div><div style="text-align: justify;">QARDH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Umum Qardh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 612</div><div style="text-align: justify;">Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 613</div><div style="text-align: justify;">Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 614</div><div style="text-align: justify;">Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 615</div><div style="text-align: justify;">Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 616</div><div style="text-align: justify;">Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari’ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:</div><div style="text-align: justify;">a.    memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau </div><div style="text-align: justify;">b.    menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Sumber Dana Qardh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 617</div><div style="text-align: justify;">Sumber dana al-qardh berasal dari:</div><div style="text-align: justify;">a.    bagian modal Lembaga Keuangan Syari’ah; </div><div style="text-align: justify;">b.    keuntungan Lembaga Keuangan Syari’ah yang disisihkan; dan/atau </div><div style="text-align: justify;">c.    lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari’ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXVIII</div><div style="text-align: justify;">PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 618</div><div style="text-align: justify;">Pembiayaan rekening koran syari'ah dilakukan dengan perjanjian untuk perwakilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 619</div><div style="text-align: justify;">Pembiayaan rekening koran syari'ah berlaku dalam pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 620</div><div style="text-align: justify;">Pembiayaan rekening koran syariah juga berlaku dalam ijarah/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 621</div><div style="text-align: justify;">Besar keuntungan yang dimintai oleh Lembaga Kuangan Syari'ah harus disepakati ketika perjanjian dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 622</div><div style="text-align: justify;">Transaksi murabahah kepada nasabah harus dilakukan dengan perjanjian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 623</div><div style="text-align: justify;">Pembiayaan rekening koran dapat dilakukan pula dengan perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 624</div><div style="text-align: justify;">Penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah dalam penggunaan transaksi pembiayaan rekening koran syari’ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 625</div><div style="text-align: justify;">Penarikan dana dalam transaksi pembiayaan rekening koran syari'ah hanya boleh dilakukan dengan mempergunakan warkat dari nasabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 626</div><div style="text-align: justify;">Jika salah satu pihak dalam pembiayaan rekening koran tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian dan atau pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB XXIX</div><div style="text-align: justify;">DANA PENSIUN SYARI'AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 627</div><div style="text-align: justify;">Jenis Dana Pensiun terdiri atas:</div><div style="text-align: justify;">a.    dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah; dan atau</div><div style="text-align: justify;">b.    dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 628</div><div style="text-align: justify;">Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri.</div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 629</div><div style="text-align: justify;">Pembentukan dana pensiun pemberi kerja syari'ah didasarkan pada:</div><div style="text-align: justify;">a.    pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syari'ah dan memberlakukan peraturan dana pensiun syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">b.    Peraturan dana pensiun syari'ah yang ditetapkan oleh pendiri; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    penunjukan pengurus, dewan pengawas syari'ah , dan perima titipan syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 630</div><div style="text-align: justify;">Dalam hal dana pensiun syariah dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada:</div><div style="text-align: justify;">a.    pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syari'ah, memberlakukan peraturan dana pensiun syariah dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">b.    pernyataan tertulis mitra pendiri syari'ah yang menyatakan kesediannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun syari'ah yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">c.    Peraturan dana pensiun syari'ah yang ditetapkan oleh pendiri; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    penunjukan pengurus syari'ah, dewan pengawas syari'ah dan penerima titipan syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 631</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syari'ah kepada ”Menteri Keuangan Republik Indonesia” dengan melampirkan:</div><div style="text-align: justify;">1)    peraturan dana pensiun syari'ah;</div><div style="text-align: justify;">2)    pernyataan tertulis pendiri syari'ah dan mitra pendiri syari'ah bila ada;</div><div style="text-align: justify;">3)    keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus syari'ah, dewan pengawas syari'ah, dan penerima titipan syari'ah;</div><div style="text-align: justify;">4)    arahan investasi syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">5)    laporan aktuaris, apabila dana pensiun syari'ah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti syari'ah; dan </div><div style="text-align: justify;">6)    surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun syari'ah secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun syari'ah tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 632</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dana Pensiun Syari'ah memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun Syari'ah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun Syari'ah dengan menempatkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 633</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pemberi kerja syari'ah yang belum mendirikan Dana Pensiun Syari'ah bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri Dana Pensiun Syari'ah yang telah berdiri. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dana Pensiun Syari'ah yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun Syari'ah lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 634</div><div style="text-align: justify;">Perubahan ketentuan Dana Pensiun Syari'ah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Kepengurusan Dana Pensiun Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 635</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pengurus Syari'ah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syari'ah, pengelolaan dana pensiun syari'ah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syari'ah, dan mewakili dana pensiun syari'ah di dalam dan di luar pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 636</div><div style="text-align: justify;">Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syari'ah, pengelolaan dana pensiun syari'ah, pengelolaan investasi syari'ah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syari'ah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 637</div><div style="text-align: justify;">(1)    Keanggotaan dewan pengawas syari'ah terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja syari'ah dan peserta dengan jumlah yang sama. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Anggota dewan pengawas syari'ah diangkat oleh pendiri. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Anggota dewan pengawas syari'ah tidak dapat merangkap sebagai pengurus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 638</div><div style="text-align: justify;">(1)    Tugas dan wewenang dewan pengawas syari'ah adalah:</div><div style="text-align: justify;">1)    melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syari'ah oleh pengurus; dan</div><div style="text-align: justify;">2)    menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Tugas dan wewenang dewan pengawas syari'ah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syari'ah Nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 639</div><div style="text-align: justify;">Laporan keuangan dana pensiun syari'ah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Iuran Dana Pensiun Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 640</div><div style="text-align: justify;">(1)    Iuran dana pensiun pemberi kerja syari'ah berupa: </div><div style="text-align: justify;">a)    iuran pemberi kerja syari'ah dan peserta syari'ah; atau </div><div style="text-align: justify;">b)    iuran pemberi kerja syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Seluruh iuran pemberi kerja syari'ah dan peserta syari'ah serta setiap hasil investasi syari'ah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 641</div><div style="text-align: justify;">(1)    Iuran pemberi kerja syari'ah harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya setiap bulan kecuali bagi suatu dana pensiun berdasarkan keuntungan syari'ah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Apabila berdasarkan laporan aktuaris ternyata dana pensiun syari'ah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam hal pendiri dana pensiun syari'ah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada “pejabat yang berwenang.” </div><div style="text-align: justify;">(4)    Dalam hal mitra pendiri syari'ah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau mitra pendiri syari'ah bubar, pengurus syari'ah wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri syari'ah yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap peraturan dana pensiun syari'ah dengan menetapkan:</div><div style="text-align: justify;">1)    penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri  syari'ah; atau </div><div style="text-align: justify;">2)    mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri syari'ah setelah pemisahan kekayaan dana pensiun syari'ah antara peserta dari mitra pendiri syari'ah dengan peserta lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 642</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal peraturan Dana Pensiun Syari'ah menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja Syari'ah merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pemberi kerja Syari'ah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun Syari'ah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Iuran peserta dan iuran pemberi kerja Syari'ah yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:</div><div style="text-align: justify;">a.    sebagai hutang pemberi kerja Syari'ah yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bagi hasil yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan </div><div style="text-align: justify;">b.    sebagai piutang Dana Pensiun Syari'ah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja Syari'ah dilikuidasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 643</div><div style="text-align: justify;">(1)    Besarnya iuran peserta Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui  jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja Syari'ah dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syari'ah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Hak Peserta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 644</div><div style="text-align: justify;">Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syari'ah yang didirikan oleh pemberi kerja Syari'ah, berhak menjadi peserta jika telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 645</div><div style="text-align: justify;">(1)    Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syari'ah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syari'ah dari tanggung jawabnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 646</div><div style="text-align: justify;">(1)    Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syari'ah, atau Manfaat Pensiun ‘aib Syari'ah, atau Manfaat Pensiun Dipercepat Syari'ah, atau Pensiun Ditunda Syari'ah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Peraturan Dana Pensiun Syari'ah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah, peraturan Dana Pensiun Syari'ah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 647</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal Dana Pensiun Syari'ah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan; </div><div style="text-align: justify;">b.    dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. </div><div style="text-align: justify;">c.    dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara sekaligus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 648</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal Dana Pensiun Syari'ah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin; dan </div><div style="text-align: justify;">b.    dalam hal peserta meninggal dunia seblum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), b dapat dilakukan secara sekaligus. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Dalam hal peserta tidak menentukan margin, maka peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 649</div><div style="text-align: justify;">(1)    Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syari'ah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai p ada saat pemberhentian.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Peserta Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3  (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syari'ah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 650</div><div style="text-align: justify;">(1)    Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat dibayarkan kekpada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri maka nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), peraturan Dana Pensiun Syari'ah dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat pesera meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 651</div><div style="text-align: justify;">(1)    Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syari'ah apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syari'ah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 652</div><div style="text-align: justify;">(1)    Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan:</div><div style="text-align: justify;">a.    berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau</div><div style="text-align: justify;">b.    dalam keadaan ‘aib.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Kekayaan Dana Pensiun Syari'ah dan Pengelolaannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 653</div><div style="text-align: justify;">Kekayaan Dana Pensiun Syari'ah dihimpun dari:</div><div style="text-align: justify;">a.    iuran pemberi kerja Syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">b.    iuran peserta Syari'ah; </div><div style="text-align: justify;">c.    hasil investasi Syari'ah; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    pengalihan dari Dana Pensiun Syari'ah lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 654</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syari'ah harus dilakukan pengurus Syariah sesuai dengan:</div><div style="text-align: justify;">a.    arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan</div><div style="text-align: justify;">b.    ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam hal Dana Pensiun Syari'ah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah, arahan investasi Syari'ah ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Arahan investasi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah, dan perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.</div><div style="text-align: justify;">(4)    Dengan persetujuan pendiri Syari'ah dan dewan pengawas Syari'ah, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syari'ah dapat dialihkan oleh pengurus Syari'ah kepada lembaga keuangan Syari'ah yang memenuhi ketentuan Menteri. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Kekayaan Dana Pensiun Syari'ah yang disimpan pada penerima titipan Syari'ah hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(6)    Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus Syari'ah dengan menawarkan margin dari perusahaan ta’min jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud. </div><div style="text-align: justify;">(7)    Pengurus dari Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan ta’min jiwa syari'ah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 655</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dana Pensiun Syari'ah tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dana Pensiun Syari'ah tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 656</div><div style="text-align: justify;">(1)    Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun Syari'ah dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:</div><div style="text-align: justify;">a.    pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;</div><div style="text-align: justify;">b.    badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syari'ah yang bersangkutan; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun Syari'ah kepada pihak-pihak, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harga pasar yang berlaku. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun Syari'ah dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syari'ah di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi Syari'ah yang ditetapkan pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan Syariah. </div><div style="text-align: justify;">(5)    Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syari'ah dapat menginvestasikan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 657</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembubaran Dana Pensiun Syari'ah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dana Pensiun Syari'ah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syari'ah dimaksud. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Apabila pendiri dari Dana Pensiun Syari'ah bubar, maka Dana Pensiun Syari'ah bubar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 658</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembubaran Dana Pensiun Syari'ah ditetapkan dengan pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengurus Dana Pensiun Syari'ah dapat ditunjuk sebagai likuidator.  </div><div style="text-align: justify;">(3)    Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syari'ah dibebankan pada Dana Pensiun Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 659</div><div style="text-align: justify;">(1)    Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk:</div><div style="text-align: justify;">a.    melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syari'ah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan; </div><div style="text-align: justify;">b.    melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syari'ah; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 660</div><div style="text-align: justify;">(1)    Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun Syari'ah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah kepada pemberi kerja, dilarang. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 661</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 662</div><div style="text-align: justify;">Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 663</div><div style="text-align: justify;">(1)    Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang.  </div><div style="text-align: justify;">(2)    Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 664</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Bank Syari'ah dan perusahaan ta’min jiwa Syari'ah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan ta’min jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 665</div><div style="text-align: justify;">Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syari'ah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 666</div><div style="text-align: justify;">(1)    Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 667</div><div style="text-align: justify;">Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syari'ah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syari'ah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 668</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dalam hal bank Syariah atau perusahaan ta’min jiwa Syari'ah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah bubar, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Likuidator bank Syari'ah atau perusahaan ta’min jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 669</div><div style="text-align: justify;">Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan ta’min jiwa syari'ah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesembilan</div><div style="text-align: justify;">Pembinaan dan Pengawasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 670</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pembinaan dan pengawasan meliputi : pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syari'ah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 671</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dana    Pensiun    Syariah    wajib   dikelola dengan</div><div style="text-align: justify;">memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Dana Pensiun Syari'ah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syari'ah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 672</div><div style="text-align: justify;">(1)    Setiap Dana Pensiun Syari'ah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri dari: </div><div style="text-align: justify;">a)    laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan </div><div style="text-align: justify;">b)    laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). </div><div style="text-align: justify;">(4)    Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 673</div><div style="text-align: justify;">(1)    Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Laporan aktuaris harus menyatakan:</div><div style="text-align: justify;">a.    besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun; </div><div style="text-align: justify;">b.    cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syari'ah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 674</div><div style="text-align: justify;">(1)    Setiap Dana Pensiun Syari'ah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun Syari'ah. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BUKU III</div><div style="text-align: justify;">ZAKAT DAN HIBAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB I</div><div style="text-align: justify;">KETENTUAN UMUM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 675</div><div style="text-align: justify;">Yang dimaksud dengan:</div><div style="text-align: justify;">1.    Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. </div><div style="text-align: justify;">2.    Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. </div><div style="text-align: justify;">3.    Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. </div><div style="text-align: justify;">4.    Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. </div><div style="text-align: justify;">5.    Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan. </div><div style="text-align: justify;">6.    Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah. </div><div style="text-align: justify;">7.    Mauhuub adalah barang yang dihibahkan. </div><div style="text-align: justify;">8.    Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. </div><div style="text-align: justify;">9.    Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB II</div><div style="text-align: justify;">KETENTUAN UMUM ZAKAT</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 676</div><div style="text-align: justify;">Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    muslim;</div><div style="text-align: justify;">b.    mencapai nishab dengan kepemilikian sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul;</div><div style="text-align: justify;">c.    memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu;</div><div style="text-align: justify;">d.    harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang;</div><div style="text-align: justify;">e.    harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab; </div><div style="text-align: justify;">f.    harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam mencapai nishab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB III</div><div style="text-align: justify;">HARTA YANG WAJIB DIZAKATI</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Zakat Emas dan Perak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 677</div><div style="text-align: justify;">Zakat wajib pada emas dan perak apabila:</div><div style="text-align: justify;">a.    telah melampaui satu haul; </div><div style="text-align: justify;">b.    banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram; </div><div style="text-align: justify;">c.    besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %;  </div><div style="text-align: justify;">d.    tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Zakat Uang dan yang Senilai dengannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 678</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:</div><div style="text-align: justify;">(2)    Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. </div><div style="text-align: justify;">(4)    Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Zakat Barang yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 679</div><div style="text-align: justify;">Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:</div><div style="text-align: justify;">a.    mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan; </div><div style="text-align: justify;">b.    besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas; </div><div style="text-align: justify;">c.    zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan</div><div style="text-align: justify;">d.    waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 680</div><div style="text-align: justify;">Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 681</div><div style="text-align: justify;">Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari’ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Zakat Tanaman dan Buah-buahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 682</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat  wajib pada berbagai macam tanaman dan </div><div style="text-align: justify;">buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: justify;">Zakat Pendapatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 683</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat diwajibkan  dari  pendapatan  angkutan  baik angkutan darat, laut dan </div><div style="text-align: justify;">udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram.</div><div style="text-align: justify;">(3)    Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: justify;">Zakat Madu dan </div><div style="text-align: justify;">Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 684</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%.</div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: justify;">Zakat Profesi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 685</div><div style="text-align: justify;">Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 686</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: justify;">Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 687</div><div style="text-align: justify;">Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesembilan</div><div style="text-align: justify;">Zakat Fitrah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 688</div><div style="text-align: justify;">(1)    Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesepuluh</div><div style="text-align: justify;">Mustahik Zakat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 689</div><div style="text-align: justify;">Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran dan terdiri dari: fakir, miskin, 'amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kesebelas</div><div style="text-align: justify;">Hasil Zakat dan Pendistribusiannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 690</div><div style="text-align: justify;">(1)    Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 691</div><div style="text-align: justify;">Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a.    Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. </div><div style="text-align: justify;">b.    Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan. </div><div style="text-align: justify;">c.    Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. </div><div style="text-align: justify;">d.    Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB IV</div><div style="text-align: justify;">HIBAH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Pertama</div><div style="text-align: justify;">Rukun Hibah dan Penerimaannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 692</div><div style="text-align: justify;">(1)    Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 693</div><div style="text-align: justify;">Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 694</div><div style="text-align: justify;">Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 695</div><div style="text-align: justify;">Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 696</div><div style="text-align: justify;">Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 697</div><div style="text-align: justify;">Diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 698</div><div style="text-align: justify;">Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 699</div><div style="text-align: justify;">Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 700</div><div style="text-align: justify;">Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 701</div><div style="text-align: justify;">Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 702</div><div style="text-align: justify;">Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syaratorang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 703</div><div style="text-align: justify;">Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 704</div><div style="text-align: justify;">Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 705</div><div style="text-align: justify;">Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 706</div><div style="text-align: justify;">Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan itu belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 707</div><div style="text-align: justify;">Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 708</div><div style="text-align: justify;">Jika si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayiz), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 709</div><div style="text-align: justify;">Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 710</div><div style="text-align: justify;">Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: justify;">Persyaratan Akad Hibah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 711</div><div style="text-align: justify;">Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 712</div><div style="text-align: justify;">(1)    Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.</div><div style="text-align: justify;">(2)    Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 713</div><div style="text-align: justify;">Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 714</div><div style="text-align: justify;">Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 715</div><div style="text-align: justify;">Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: justify;">Menarik Kembali Hibah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 716</div><div style="text-align: justify;">Penerima hibah menjadi pemilik harta yang dihibahkan kepadanya setelah terjadinya penerimaan harta hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 717</div><div style="text-align: justify;">Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 718</div><div style="text-align: justify;">Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 719</div><div style="text-align: justify;">Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 720</div><div style="text-align: justify;">Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka ia harus mengganti kerugian itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 721</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 722</div><div style="text-align: justify;">Jika  suami  atau  isteri,   tatkala   masih   dalam   ikatan</div><div style="text-align: justify;">pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 723</div><div style="text-align: justify;">Jika sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 724</div><div style="text-align: justify;">Jika sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 725</div><div style="text-align: justify;">Jika orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 726</div><div style="text-align: justify;">Jika barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 727</div><div style="text-align: justify;">Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 728</div><div style="text-align: justify;">Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 729</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 730</div><div style="text-align: justify;">Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Jika mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: justify;">Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 731</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras  lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan bait al-mal (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 732</div><div style="text-align: justify;">Jika seorang suami yang tidak memiliki keturunan, atau seorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya, menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait almal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 733</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihannya dari sepertiga harta itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 734</div><div style="text-align: justify;">Jika seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BUKU IV</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI SYARI‘AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB I</div><div style="text-align: justify;">CAKUPAN AKUNTANSI SYARI‘AH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 735</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akuntansi syari‘ah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Pihak-pihak yang berkepentingan dalam ayat (1) adalah pemilik dana; kreditur; pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS); pemegang saham; otoritas pengawasan; Bank Indonesia; pemerintah; lembaga penjamin simpanan; dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 736</div><div style="text-align: justify;">Akuntansi syari‘ah mencakup pencatatan seluruh transaksi syari'ah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 737</div><div style="text-align: justify;">Akuntansi keuangan harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:</div><div style="text-align: justify;">a.    substitusi pembiayaan langsung; </div><div style="text-align: justify;">b.    transaksi tertentu; </div><div style="text-align: justify;">c.    garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri; </div><div style="text-align: justify;">d.    garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijaminkan perusahaan yang bersangkutan; </div><div style="text-align: justify;">e.    perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang; dan </div><div style="text-align: justify;">f.    pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan penyaluran dana periode berjalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 738</div><div style="text-align: justify;">(1)    Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Giro sebagaimana dalam ayat (1) mencakup giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. </div><div style="text-align: justify;">(3)    Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi‘ah dan atau giro lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 739</div><div style="text-align: justify;">Pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah; </div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah penempatan; </div><div style="text-align: justify;">c.    jenis valuta; </div><div style="text-align: justify;">d.    jangka waktu dan rata-ratanya; </div><div style="text-align: justify;">e.    kualitas penempatan; </div><div style="text-align: justify;">f.    tingkat bagi hasil atau bonus; </div><div style="text-align: justify;">g.    hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">h.    jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan </div><div style="text-align: justify;">i.    jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 740</div><div style="text-align: justify;">(1)    Pengakuan investasi pada efek harus mengklasifikasi efek pada saat perolehan. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Efek dapat diklasifikai menjadi:</div><div style="text-align: justify;">a.    efek yang dimiliki hingga jatuh tempo; </div><div style="text-align: justify;">b.    efek yang diperdagangkan; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    efek yang tersedia untuk dijual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 741</div><div style="text-align: justify;">Efek harus disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 742</div><div style="text-align: justify;">Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo harus disajikan sebesar biaya perolehan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 743</div><div style="text-align: justify;">Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, harus dikalisifikasi sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB II</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI PIUTANG</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 744</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syari‘ah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istishna‘.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 745</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbun; </div><div style="text-align: justify;">b.    pengkuan piutang; </div><div style="text-align: justify;">c.    pengakuan keuntungan; </div><div style="text-align: justify;">d.    pengakuan potongan pelunasan dini, dan </div><div style="text-align: justify;">e.    pengakuan denda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 746</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam; </div><div style="text-align: justify;">b.    piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa;</div><div style="text-align: justify;">c.    besarnya modal usaha salam; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    jenis serta kuantitas benda yang dipesan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 747</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna‘ harus mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian piutang istishna‘ berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutang istishna‘; </div><div style="text-align: justify;">b.    penyisihan kerugian piutang istishna‘; </div><div style="text-align: justify;">c.    pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna‘ selama periode berjalan; </div><div style="text-align: justify;">d.    jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan; </div><div style="text-align: justify;">e.    jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak; </div><div style="text-align: justify;">f.    klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang; </div><div style="text-align: justify;">g.    nilai kontrak istishna‘ pararel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan </div><div style="text-align: justify;">h.    nilai kontrak istishna‘ yang telah ditandatangani perusahaan selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB III</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI PEMBIAYAAN</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 748</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa</div><div style="text-align: justify;">pengungkapan dan pengakuan atas :</div><div style="text-align: justify;">a.    pembiayaan mudharabah;</div><div style="text-align: justify;">b.    pembiayaan musyarakah;</div><div style="text-align: justify;">c.    pinjaman qardh;</div><div style="text-align: justify;">d.    penyaluran dana investasi terikat;</div><div style="text-align: justify;">e.    penyisihan kerugian dan penghapusbukuan;</div><div style="text-align: justify;">f.    tagihan dan kewajiban akseptasi;</div><div style="text-align: justify;">g.    ijarah;</div><div style="text-align: justify;">h.    aktiva istishna‘ dalam penyelesaian;</div><div style="text-align: justify;">i.    penyertaan pada entitas lain;</div><div style="text-align: justify;">j.    aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan</div><div style="text-align: justify;">k.    aktiva lain-lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 749</div><div style="text-align: justify;">Aktiva lain-lain mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    piutang pendapatan bagi hasil; </div><div style="text-align: justify;">b.    piutang pendapatan ijarah; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    aktiva lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 750</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan mudharabah harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;</div><div style="text-align: justify;">d.    klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;</div><div style="text-align: justify;">e.    metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum; </div><div style="text-align: justify;">f.    kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan mudharabah;</div><div style="text-align: justify;">g.    besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">h.    kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan mudharabah bermasalah; </div><div style="text-align: justify;">i.    ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku; dan </div><div style="text-align: justify;">j.    kerugian atas penurunan nilai pembiayaan mudharabah apabila ada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 751</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan musyarakah harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian jumlah musyarakah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">b.    klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;</div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">d.    jumlah pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan; </div><div style="text-align: justify;">e.    kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah; </div><div style="text-align: justify;">f.    besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">g.    kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan musyarakah bermasalah; </div><div style="text-align: justify;">h.    ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku; dan </div><div style="text-align: justify;">i.    kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila ada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 752</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">c.    kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko pinjaman qardh; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    khtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 753</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyaluran dana investasi terikat (executing) harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat berdasarkan jenis penyaluran dana, bentuk penyaluran dana kas atau nonkas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekononomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil atau margin rata-rata; </div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah penyaluran dana investasi terikat yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah penyaluran dana investasi terikat yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat yang direstrukturisasi selama periode berjalan; </div><div style="text-align: justify;">d.    kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko portofolio penyaluran dana investasi terikat; </div><div style="text-align: justify;">e.    besarnya penyaluran dana investasi terikat bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; </div><div style="text-align: justify;">f.    kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan penyaluran dana investasi terikat bermasalah; dan </div><div style="text-align: justify;">g.    ikhtisar penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi terikat yang dihapustagih dan saldo akhir penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 754</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan yang menyangkut saldo awal tahun, selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam valuta asing, penyisihan selama tahun berjalan, penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku, penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan, dan saldo akhir tahun; </div><div style="text-align: justify;">b.    kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan aktiva produktif bermasalah; </div><div style="text-align: justify;">c.    metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian khusus dan umum; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor ekonomi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 755</div><div style="text-align: justify;">Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan kerugian ke dalam jenis mata uang yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 756</div><div style="text-align: justify;">(1)    Bank dapat mengasuransikan aktiva produktif dan atau nasabah. </div><div style="text-align: justify;">(2)    Nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan dalam penyisihan kerugian aktiva produktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 757</div><div style="text-align: justify;">Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin, maka obyek asuransi tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap penerimaan setoran recoveries dari nasabah, secara proporsional diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 758</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan mengenai persediaan harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga perolehan, nilai realisasi bersih; </div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan; </div><div style="text-align: justify;">c.    kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan;</div><div style="text-align: justify;">d.    kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan</div><div style="text-align: justify;">e.    saldo benda pesanan yang masih harus diterima karena pemasok tidak dapat memenuhi janjinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 759</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tagihan dan akseptasi harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    nilai Letter of Credit (L/C) yang dikonfirm dalam hal perusahaan bertindak sebagai confirming; dan </div><div style="text-align: justify;">b.    kewajiban komitmen atau kontinjensi L/C kepada correspondent bank diungkapkan sejumlah bruto kewajiban komitmen atau kontinjensi tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor, dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 760</div><div style="text-align: justify;">Dalam transaksi ekspor harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty; </div><div style="text-align: justify;">b.    kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif ujrahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 761</div><div style="text-align: justify;">Dalam transaksi impor diungkap mengenai:</div><div style="text-align: justify;">a.    tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan Acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty; </div><div style="text-align: justify;">b.    fasilitas pembiayaan impor yang diberikan; </div><div style="text-align: justify;">c.    tagihan wesel impor yang belum diselesaikan ole importir; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 762 </div><div style="text-align: justify;">Tagihan karena transaksi ekspor dan impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan, harus dibentuk penyisihan kerugiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 763</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan ijarah harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah; </div><div style="text-align: justify;">jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir; </div><div style="text-align: justify;">jumlah obyek ijarah berdasarkan jenis transaksi, jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila perusahaan sebagai pemilik obyek ijarah; </div><div style="text-align: justify;"> jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila perusahaan sebagai penyewa; </div><div style="text-align: justify;">komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya; dan </div><div style="text-align: justify;">kebijakan akuntansi yang diguanakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 764</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan aktiva istishna‘ dalam penyelesaian, harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan istishna‘ dan prosentase penyelesaian benda pesanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 765</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan penyertaan modal pada entitas lain harus mengungkapkan tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi /investee.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 766</div><div style="text-align: justify;">a.    Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah memperoleh laba bersih selama dua tahun berturut-turut. </div><div style="text-align: justify;">b.    Apabila investasi sebagaimana dalam ayat (1) selama lima tahun belum ditarik kembali, maka wajib dihapusbukukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 767</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">(1)    dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto; </div><div style="text-align: justify;">(2)    metode penyusutan yang digunakan; </div><div style="text-align: justify;">(3)    masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; </div><div style="text-align: justify;">(4)    jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir periode; dan </div><div style="text-align: justify;">(5)    suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 768</div><div style="text-align: justify;">Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    penambahan; </div><div style="text-align: justify;">b.    pelepasan; </div><div style="text-align: justify;">c.    akuisisi melalui penggabungan usaha;</div><div style="text-align: justify;">d.    revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat; </div><div style="text-align: justify;">e.    penyusutan; </div><div style="text-align: justify;">f.    perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan </div><div style="text-align: justify;">g.    setiap pengklasifikasian kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 769</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan bagi hasil, harus mengungkapkan rincian piutang pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 770</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan ijarah, harus mengungkapkan rincian tentang ijarah berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis valuta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 771</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang aktiva lainnya harus menyajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau ketentuan harus disajikan tersendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB IV</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI KEWAJIBAN</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 772</div><div style="text-align: justify;">Akuntansi kewajiban mencakup:</div><div style="text-align: justify;">a.    pengakuan mengenai kewajiban segera; </div><div style="text-align: justify;">b.    bagi hasil yang belum dibagikan; </div><div style="text-align: justify;">c.    simpanan; </div><div style="text-align: justify;">d.    simpanan dari perusahaan lain; </div><div style="text-align: justify;">e.    hutang salam; </div><div style="text-align: justify;">f.    hutang istishna‘; </div><div style="text-align: justify;">g.    kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain; </div><div style="text-align: justify;">h.    hutang pajak; </div><div style="text-align: justify;">i.    estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi; </div><div style="text-align: justify;">j.    pinjaman yang diterima; dan </div><div style="text-align: justify;">k.    pinjaman subordinasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 773</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan kewajiban segera harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan rekening; </div><div style="text-align: justify;">b.    komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    dana yang dijaminkan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 774</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan yang wajib segera dibayarkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 775</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan simpanan dan simpanan dari perusahaan lain, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan;</div><div style="text-align: justify;">b.    jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 776</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan hutang salam harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">(1)    rincian hutang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal salam, jangka waktu dan jenis mata uang; </div><div style="text-align: justify;">(2)    hutang salam kepada pembeli yang memliki hubungan istimewa; dan </div><div style="text-align: justify;">(3)    jenis dan kuantitas benda pesanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 777</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna‘ harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">(1)    rincian hutang istishna‘ berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu dan jenis mata uang; </div><div style="text-align: justify;">(2)    hutang istishna‘ kepada pembeli yang memliki hubungan istimewa; dan </div><div style="text-align: justify;">(3)    jenis dan kuantitas benda pesanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 778</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna‘ harus menjelaskan :</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian kewajiban;</div><div style="text-align: justify;">b.    kebijakan akuntansi; dan</div><div style="text-align: justify;">c.    metode amortisasi serta masa manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 779</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang kewajiban dana investasi terikat, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">b.    rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 780</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang hutang pajak harus menjelaskan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 781</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan; dan </div><div style="text-align: justify;">b.    kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 782</div><div style="text-align: justify;">Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    saldo awal tahun; </div><div style="text-align: justify;">b.    selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing; </div><div style="text-align: justify;">c.    pembentukan estimasi selama tahun berjalan; </div><div style="text-align: justify;">d.    pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan; </div><div style="text-align: justify;">e.    koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca; dan </div><div style="text-align: justify;">f.    saldo akhir tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 783</div><div style="text-align: justify;">Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 784</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman yang diterima, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber dana yang diterima; </div><div style="text-align: justify;">b.    jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima; </div><div style="text-align: justify;">c.    jenis valuta; </div><div style="text-align: justify;">d.    perikatan yang menyertainya; </div><div style="text-align: justify;">e.    nilai aktiva perusahaan yang dijaminkan; dan </div><div style="text-align: justify;">f.    hubungan istimewa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 785</div><div style="text-align: justify;">Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada perusahaan atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, maka manajemen harus mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.</div><div style="text-align: justify;">Pasal 786</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman subordinasi harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    sumber dana pinjaman subordinasi; </div><div style="text-align: justify;">b.    nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo; </div><div style="text-align: justify;">c.    jenis valuta; dan </div><div style="text-align: justify;">d.    kontrak yang dipergunakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 787</div><div style="text-align: justify;">Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB V</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 788</div><div style="text-align: justify;">Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 789</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan bank, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">b.    rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 790</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa; </div><div style="text-align: justify;">b.    rincian investasi tidak terikat mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VI</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI EQUITAS</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 791</div><div style="text-align: justify;">Komponen yang termasuk ekuitas adalah:</div><div style="text-align: justify;">a.    modal disetor; </div><div style="text-align: justify;">b.    tambahan modal disetor; </div><div style="text-align: justify;">c.    selisih penilaian kembali aktiva tetap; </div><div style="text-align: justify;">d.    laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar; </div><div style="text-align: justify;">e.    pendapatan komprehensif lain; dan</div><div style="text-align: justify;">f.    saldo laba.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 792</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang modal disetor dan tambahan modal disetor, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham; </div><div style="text-align: justify;">b.    pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham; jumlah  tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya; </div><div style="text-align: justify;">c.    perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan; </div><div style="text-align: justify;">d.    saham beredar yang diperoleh kembali; </div><div style="text-align: justify;">e.    saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; dan </div><div style="text-align: justify;">f.    saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 793</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang saldo laba atau rugi harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya, dan perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan rugi laba; </div><div style="text-align: justify;">b.    peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba; </div><div style="text-align: justify;">c.    koreksi masa lalu, baik bruto maupun netto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar; </div><div style="text-align: justify;">d.    umlah dividen dan dividen perlembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen; </div><div style="text-align: justify;">e.    tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan perlembar saham; </div><div style="text-align: justify;">f.    deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan; dan </div><div style="text-align: justify;">g.    dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba perusaham agar laporan keuangan berdaya banding.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 794</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan perubahan dana investasi terikat, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat; </div><div style="text-align: justify;">b.    saldo awal, keuntungan atau kerugian, dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat; </div><div style="text-align: justify;">c.    sifat dari hubungan antara perusahaan dan para pemilik dana investasi terikat, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; </div><div style="text-align: justify;">d.    hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi; dan </div><div style="text-align: justify;">e.    rincian investasi terikat menurut jenis mata uang rupiah dan mata uang asing, tempat, jangka waktu, sektor usaha, dan komposisi besarnya pemilikan dana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BAB VII</div><div style="text-align: justify;">AKUNTANSI ZIS DAN QARDH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 795</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">a.    periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS; </div><div style="text-align: justify;">b.    dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham; </div><div style="text-align: justify;">c.    rincian sumber dana ZIS; </div><div style="text-align: justify;">d.    dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan; dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; dan </div><div style="text-align: justify;">e.    nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 796</div><div style="text-align: justify;">Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh, harus menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a.    periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh al-hasan; </div><div style="text-align: justify;">b.    rincian saldo qardh al-hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan </div><div style="text-align: justify;">c.    jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.</div><br /></div>

orat-oretanku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BUKU I SUBYEK HUKUM DAN AMWAL BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 1.    Ekonomi syari'ah adalah usah...

Baca selengkapnya »